RESUME ADAT BUDAYA KERINCI

HUKUM PIDANA ADAT KERINCI Megi Vornika Teori Hukum Pidana: Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata ―pidana berarti hal yang ―dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.  WLG. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaankeadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (pengertian ini nampaknya dala...

HUKUM PERTANAHAN ADAT KERINCI Megi Vornika Klik/ Buka ini >>> Hukum Pertanahan Adat Kerinci  dan   Jurnal Pertanahan Jurnal Pertanahan  Pusaka Tinggi Dalam Hukum Adat Kerinci Dikutip dari M. Khusnul Khuluq Hukum adat dalam konteks tertentu menjadi pertimbangan yang cukup signifikan. Utamanya, ketika hukum adat itu sendiri merepresentasikan keadilan. Kerinci, sebagai sebuah wilayah eksklusif, memiliki konsep sendiri tentang pusaka tinggi. Berbeda dengan konsep pusaka tinggi pada umumnya. Yang kerap kali merujuk pada kebudayaan Minangkabau atau kultur adat Jambi. Ulasan singkat ini hendak menyuguhkan suatu potret tentang hukum adat di Kerinci. Salah satu wilayah di pulau Sumatra. Dalam konteks kebendaan. Yang menurut saya cukup progresif dan tentu unik. Yang disebut pusaka tinggi. Sekepal Tanah Surga Sekepal tanah surga. Kalimat itu yang akan kita temui. Saat tiba di bandar udara Depati Parbo, Kerinci. Satu-satunya bandar udara di wilayah ini. Kabupaten Kerinci. D...

HUKUM KEWARISAN ADAT KERINCI Megi Vornika Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat di Kerinci adalah merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual bilateral dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan adat Kerinci menempatkan perempuan sebagai prioritas mendapat bahagian lebih banyak dari laki-laki atas dasar tanggung jawab, akan tetapi hal ini hanya berlaku bagi harta pusaka tinggi dan itupun terbatas kepada hak pakai saja sedangkan laki-laki berkuasa penuh atas harta pusaka tersebut. Di samping itu juga terdapat sistem pembagian sama rata baik terhadap pusaka tinggi (apabila sudah dirusak/sudah dijual) maupun pusaka rendah. Pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap sistem kewarisan adat Kerinci dapat dilihat dalam perbedaan dan persamaannya sebagai berikut : Menurut Pandangan tokoh agama, Sistem pembagian harta warisan yang diterapkan di Kerinci adalah atas dasar kerelaan bersama, karena kerelaan dapat menjadi faktor penentu, selama hal itu tidak bertentang...